-
This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.
-
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.
-
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.
-
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.
-
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.
TUGAS BAHASA INGGRIS 2
KASUS DALAM ETIKA BERBISNIS 3
"Kita minta penegak hukum dan pihak terkait bertindak tegas terhadap tindakan penyalahgunaan simbol-simbol Agama Islam," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, Ma'ruf Amin di Gedung MUI, Jakarta, Selasa (29/12/2015).
Sebelumnya ada beberapa kasus penyalahgunaan simbol-simbol Agama Islam yang terjadi beberapa waktu terakhir, seperti pembuatan terompet bersampul Al Quran, sandal bermotif tulisan Allah, celana jins bertuliskan surat Al Ikhlas, kerudung bermotif wanita telanjang, dan lain-lain.
Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Metro Jakarta Barat bersama Unit Reskrim Polsek Taman Sari merazia terompet di Jalan Hayam Wuruk, Glodok, Jakarta Barat, Selasa siang.
Kanit Reskrim Polsek Tamansari Kompol Guruh Candra membenarkan hal tersebut.
"Iya benar, tapi kami sudah sepakat informasi ke masyarakatnya satu pintu lewat Polres (Jakarta Barat). Rencananya akan dirilis Polres," kata Guruh kepada Liputan6.com saat dikonfirmasi, Selasa (29/12/2015).
Guruh membenarkan polisi menyita sejumlah terompet dengan kaligrafi Muhammad dan mengamankan para pedagangnya.
"Kami sita (terompetnya). Ada beberapa yang diamankan. Lebih lanjut silahkan tanya ke polres," kata Guruh.
Kasus Etika Dalam Berbisnis 2
Salah satu Presidium KAU-GBI, Said Iqbal mengatakan, mogok nasional akan digelar pada 24-27 November 2015. Long march dilakukan sebagai bentuk penolakan atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.
"Kami juga menolak formula kenaikan upah minimum yang hanya berdasarkan inflasi plus Produk Domestik Bruto (PDB). Kami juga menuntut untuk dinaikannya upah minimum 2016 berkisar Rp 500 ribuan per bulan," tegas Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (15/11/2015).
Menurutnya, di sepanjang rute yang akan dilalui ribuan buruh peserta long march disisipi penggalangan tanda tangan petisi satu juta buruh dan rakyat melawan upah murah. "Petisi ini kemudian akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)," jelas Said.
"Sebenarnya lanjutan konsolidasi kawan buruh untuk menghadapi aksi bergelombang, sekarang diputuskan mogok nasional 24 -27 November. Bila pemerintah tidak mendengar aspirasi tuntuan kamu buruh akan diperpanjang," kata Said.
Dalam aksi tersebut kaum buruh akan mengajukan tiga tuntutan yaitu pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015, karena dinilai melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 tentang kehidupan layak. PP tersebut ditolak karena penetapan upah tidak berdasarkan komponen standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang direkomendasi dewan pengupahan.
"Meminta dicabut PP 78 2015 karena pelanggaran kontitusi dalam UUD 1945 dapat penghidupan layak, apa upah minimum menuju hidup layak harus dipenuhi pemerintah, dengan turunan UU 13 Tahun 2003, penetapan upah minimum oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan berdasarkan survei di pasar itu KHL,"paparnya.
Said menyebutkan tuntutan berikutnya adalah, membatalkan penerapan formula kenaikan upah inflasi + pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dinilai tidak sesuai KHL.
"Formula upah kalau pakai formula inflasi plus pertumbuhan ekonomi maka tidak butuh KHL. Tidak sesuai kontitusi tidak melibatkan serikat buruh," jelasnya.
Tuntutan selanjutnya adalah meminta gubernur menaikan upah pekerja 2016 di kabupaten kota sebesar Rp 500 sampai 600 ribu atau sekitar 25 persen dari upah saat ini. "Kita akan tuntut sampai tuntutan itu dipenuhi," pungkas Said. (Fik/Gdn)
- Hak dasar pekerja mendapat perlindungan atas tindakan PHK
- Hak khusus untuk pekerja perempuan
- Hak dasar mogok
- Hak untuk membuat PKB (Perjanjian Kerja Bersama)
- Hak dasar pekerja atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan libur
- Hak pekerja atas perlindungan upah
- Hak pekerja untuk jaminan sosial dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
- Hak pekerja untuk hubungan kerja
Tugas etika bisnis bab 1 dan bab 2
“Jadi kami tak sembarangan menuduh, data itu justru daftar anak perusahaan dan penyuplai crude palm oil (CPO) yang diperkenalkan Wilmar sendiri dan kami kroscek di lapangan.” kata Zenzi kepada Tempo via telepon Sabtu, 17 Oktober 2015.
Menurut Zenzi sebagai pemain terbesar dalam bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Wilmar seharusnya lebih transparan kepada publik dan bisa melakukan verifikasi terkait seluruh anak perusahaan dan penyuplai yang terlibat dalam produksi mereka. “Kalau memang data kami tidak benar, kenapa mereka tidak langsung saja verifikasi ke publik? Mereka juga bisa kok menampilkan peta konsesi lahan mereka.”
Zenzi mengingatkan bahwa pada 2013 lalu Wilmar sempat menyampaikan komitmen perusahaan yang menyatakan diri bebas dari pembakaran lahan, sehingga mengherankan jika perusahaan justru melepas klaim terhadap perusahaan penyuplai tersebut saat titik api mulai bermunculan di 4 lokasi utama kabut asap, yakni Riau, Jambi, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. “Kalau sudah go public, Wilmar jelas sudah menjadi bagian dari penyuplai tersebut, karena itu mereka kami sebut terlibat," ucapnya.
Menurut Zenzi seharusnya yang kini diperlihatkan Wilmar Group adalah soal bagaimana mereka akan membersihkan lahan asap tersebut. “Yang terpenting bagi korporasi, di tengah parahnya kabut asap itu adalah tanggung jawab mereka.”
Walhi sudah menelisik identifikasi daftar anak perusahaan CPO Wimar Group sudah sejak tahun 2013-2014. “Saat muncul titik api atau pun asap di lahan perusahaan tersebut, kami hanya perlu melakukan kroscek terhadap peta konsesi lahan Wilmar yang kali ini kami dapat dari pemerintah. “kata Zenzi.
Dalam konferensi pers Wilmar Jumat lalu, Komisaris Utama Wilmar Group, MP Tumanggor sempat membahas kemungkinan salah paham antara mana kebakaran lahan dan mana pembakaran lahan.
“Sangat sulit memadamkan api di lahan gambut. Di bawah lahan gambut Sumatera terdapat minyak dan lahan gambut Kalimantan dekat dengan kandungan batu bara. Saat disiram, titik api tak akan mati begitu saja.” kata Tumanggor yang tak menginginkan pihak manapun mengambil kesimpulan tantang pelaku pembakaran lahan secara sembarangan.
YOHANES PASKALIS
Pembahasan bab 1
Sub-bab 1 : Etika Teologi
Etika yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan tindakan itu, atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakuan.
Analisa:
Menurut Zenzi sebagai pemain terbesar dalam bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Wilmar seharusnya lebih transparan kepada publik dan bisa melakukan verifikasi terkait seluruh anak perusahaan dan penyuplai yang terlibat dalam produksi mereka. “Kalau memang data kami tidak benar, kenapa mereka tidak langsung saja verifikasi ke publik? Mereka juga bisa kok menampilkan peta konsesi lahan mereka.”
kesimpulan:
Jadi wilmar dan walhi seharusnya lebih transparan kepada publik dan bisa melakukan verifikasi terkait seluruh anak perusahaan dan penyuplai yang terlibat dalam produksi mereka agar tidak saling menuduh-menuduh untuk mengungkap dalang dari pembakan hutan.
Sumber : http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/18/206710641/pembakaran-lahan-walhi-data-justru-dari-wilmar
Hati-Hati, BPOM Temukan Makanan Berformalin di Wisata Balai Kota!
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) menemukan makanan mengandung formalin di dalam dagangan yang dijual pedagang kaki lima (PKL) di wisata Balai Kota DKI Jakarta.Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Endang Sriana Purwati mengatakan ada sebanyak tiga pedagang yang diketahui menjual makanan mengandung zat berbahaya.
"Makanan berformalin ditemukan pada tahu, bakso, dan kerupuk," kata Endang, di Jakarta, Sabtu (19/9/2015).
Makanan-makanan tersebut langsung diminta untuk diturunkan dan tidak dijual lagi. Pedagang masih diberi kesempatan berjualan hingga Minggu (20/9/2015). Namun jika esok hari mereka masih menjual makanan berformalin, para pedagang tersebut terancam diusir.
"Saya akan cek lagi dan monitor. Kalau masih jualan yang sama, minggu depan kami coret. Saya enggak mau ada itu lagi," kata Endang.
Endang mengaku telah meminta keterangan pedagang. Berdasarkan pengakuan pedagang, mereka hanya membeli bahan makanan tersebut di pasar. Instansinya akan menelusuri makanan tersebut berasal.
Saat ini ada 32 PKL yang berdagang di Wisata Balai Kota. Mereka hanya akan berjualan dalam satu periode yakni hingga akhir September. Kemudian diganti dengan pedagang lainnya.
"Kami akan terus monitor bersama dengan BPOM. Karena waktu merekrut mereka, kami juga sudah imbau agar tidak menjual makanan mengandung zat berbahaya," ujar Endang.
Adapun beberapa makanan yang dijual di selasar Wisata Balai Kota seperti Empek-empek, Siomay, Soto Mie, Sop Iga, Soto Betawi, Kerak Telor, Nasi Rames, Ayam Penyet, dan lain-lain.
Pembahasan bab 2
Analisis :
Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) menemukan makanan mengandung formalin di dalam dagangan yang dijual pedagang kaki lima (PKL) di wisata Balai Kota DKI Jakarta. Adapun beberapa makanan yang dijual di selasar Wisata Balai Kota seperti Empek-empek, Siomay, Soto Mie, Sop Iga, Soto Betawi, Kerak Telor, Nasi Rames, Ayam Penyet, dan lain-lain.
Kesimpulan:
Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) menemukan makanan mengandung formalin di dalam dagangan yang dijual pedagang kaki lima (PKL) di wisata Balai Kota DKI Jakarta. Makanan-makanan tersebut langsung diminta untuk diturunkan dan tidak dijual lagi. Pedagang masih diberi kesempatan berjualan hingga Minggu (20/9/2015). Adapun beberapa makanan yang dijual di selasar Wisata Balai Kota seperti Empek-empek, Siomay, Soto Mie, Sop Iga, Soto Betawi, Kerak Telor, Nasi Rames, Ayam Penyet, dan lain-lain.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/09/19/19483881/Hati-Hati.BPOM.Temukan.Makanan.Berformalin.di.Wisata.Balai.Kota.






