KASUS DALAM ETIKA BERBISNIS 3

MUI Desak Polisi Tindak Tegas Pelaku Penyalahgunaan Simbol Agama

on 30 Des 2015 at 02:49 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Dalam rangka menyambut datangnya tahun 2016, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang menyalahgunakan simbol Agama Islam.

"Kita minta penegak hukum dan pihak terkait bertindak tegas terhadap tindakan penyalahgunaan simbol-simbol Agama Islam," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, Ma'ruf Amin di Gedung MUI, Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Sebelumnya ada beberapa kasus penyalahgunaan simbol-simbol‎ Agama Islam yang terjadi beberapa waktu terakhir, seperti pembuatan terompet bersampul Al Quran, sandal bermotif tulisan Allah, celana jins bertuliskan surat Al Ikhlas, kerudung bermotif wanita telanjang, dan lain-lain‎.
Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Metro Jakarta Barat bersama Unit Reskrim Polsek Taman Sari merazia terompet di Jalan Hayam Wuruk, Glodok, Jakarta Barat, Selasa siang.

Dimana, setiap jelang Tahun Baru, kawasan ini selalu dibanjiri para pembuat terompet. Razia ini ditujukan untuk mengantisipasi beredarnya terompet bersampulkan Alquran seperti yang beredar di beberapa gerai minimarket di Jawa Tengah.

Kanit Reskrim Polsek Tamansari Kompol Guruh Candra membenarkan hal tersebut.

"Iya benar, tapi kami sudah sepakat informasi ke masyarakatnya satu pintu lewat Polres (Jakarta Barat). Rencananya akan dirilis Polres," kata Guruh kepada Liputan6.com saat dikonfirmasi, Selasa (29/12/2015).

Guruh membenarkan polisi menyita sejumlah terompet dengan kaligrafi Muhammad dan mengamankan para pedagangnya.

"Kami sita (terompetnya). Ada beberapa yang diamankan. Lebih lanjut silahkan tanya ke polres," kata Guruh.

Sumber = http://news.liputan6.com/read/2400543/mui-desak-polisi-tindak-tegas-pelaku-penyalahgunaan-simbol-agama

Pembahasan BAB 3

Sub BAB : Agama, filosofi, budaya dan hukum

ANALISIS : ada beberapa kasus penyalahgunaan simbol-simbol‎ Agama Islam yang terjadi beberapa waktu terakhir, seperti pembuatan terompet bersampul Al Quran, sandal bermotif tulisan Allah, celana jins bertuliskan surat Al Ikhlas, kerudung bermotif wanita telanjang, dan lain-lain‎. Semua itu sudah melanggar penyalahgunaan symbol agama.

Kesimpulan : aparat kepolisisan harus bisa lebih tegas lagi dalam penyalahgunaan symbol agama agar tidak meresahkan warga dan tidak berdosa. Apabila masih ada yang menjual antribut atribut yang melanggar aparat kepolisian harus bisa mengamankan dan memproses hukum.

Share:

Read More

Kasus Etika Dalam Berbisnis 2

Buruh Long March Bandung-Jakarta Tolak Upah Murah

Liputan6.com, Jakarta - Ribuan buruh akan melakukan aksi long march dengan berjalan kaki dari Bandung menuju Jakarta. Buruh dan Komite Aksi Upah Gerakan Buruh Indonesia (KAU-GBI) rencananya bakal melaksanakan konsolidasi jelang mogok ‎nasional di Monumen Perjuangan, Bandung, Jawa Barat, besok Senin (16/11/2015).

Salah satu Presidium KAU-GBI, Said Iqbal mengatakan, mogok nasional akan digelar pada 24-27 November 2015. Long march dilakukan sebagai bentuk penolakan atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

"Kami juga menolak formula kenaikan upah minimum yang hanya berdasarkan inflasi plus Produk Domestik Bruto (PDB). Kami juga menuntut untuk dinaikannya upah minimum 2016 berkisar Rp 500 ribuan per bulan," tegas Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (15/11/2015).

Menurutnya, di sepanjang rute yang akan dilalui ribuan buruh peserta long march disisipi penggalangan tanda tangan petisi satu juta buruh dan rakyat melawan upah murah. "Petisi ini kemudian akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)," jelas Said.

Sebelumnya, dalam aksi mogok massal tersebut , buruh juga akan melakukan aksi turun ke jalan. Mereka akan menyuarakan tiga tuntutan. Aksi yang bakal diikuti sekitar 2.000 orang buruh tersebut merupakan lanjutan aksi sebelumnya yang dilakukan pada 30 Oktober 2015.

"Sebenarnya lanjutan konsolidasi kawan buruh untuk menghadapi aksi bergelombang, sekarang diputuskan mogok nasional 24 -27 November. Bila pemerintah tidak mendengar aspirasi tuntuan kamu buruh akan diperpanjang," kata Said.

Dalam aksi tersebut kaum buruh akan mengajukan tiga tuntutan yaitu pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015,‎ karena dinilai melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 tentang kehidupan layak. PP tersebut ditolak karena penetapan upah tidak berdasarkan komponen standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang direkomendasi dewan pengupahan.

"Meminta dicabut PP 78 2015 karena pelanggaran kontitusi dalam UUD 1945 dapat penghidupan layak, apa upah minimum menuju hidup layak harus dipenuhi pemerintah, dengan turunan ‎UU 13 Tahun 2003, penetapan upah minimum oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan berdasarkan survei di pasar itu KHL,"paparnya.

Said menyebutkan tuntutan berikutnya adalah, membatalkan penerapan formula kenaikan upah inflasi + pertumbuhan ekonomi, hal tersebut ‎dinilai tidak sesuai KHL.

"Formula upah kalau pakai formula inflasi plus pertumbuhan ekonomi maka tidak butuh KHL. Tidak sesuai kontitusi tidak melibatkan serikat buruh," jelasnya.

Tuntutan selanjutnya adalah meminta gubernur menaikan upah pekerja 2016 di kabupaten kota sebesar Rp 500 sampai 600 ribu atau sekitar 25 persen dari upah saat ini. "Kita akan tuntut sampai tuntutan itu dipenuhi," pungkas Said. (Fik/Gdn)

PEMBAHASAN BAB 4

SUB-BAB : HAK-HAK PEKERJA

LANDASAN TEORI:

Hak-hak pekerja:

1. Hak dasar pekerja mendapat perlindungan atas tindakan PHK
2. Hak khusus untuk pekerja perempuan
3. Hak dasar mogok
4. Hak untuk membuat PKB (Perjanjian Kerja Bersama)
5. Hak dasar pekerja atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan libur
6. Hak pekerja atas perlindungan upah
7. Hak pekerja untuk jaminan sosial dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
8. Hak pekerja untuk hubungan kerja

ANALISIS:

Dari kasus diatas dapat saya simpulkan bahwa, buruh melakukan aksi Long march dilakukan sebagai bentuk penolakan atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Dalam aksi tersebut kaum buruh akan mengajukan tiga tuntutan yaitu pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015,‎ karena dinilai melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 tentang kehidupan layak. PP tersebut ditolak karena penetapan upah tidak berdasarkan komponen standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang direkomendasi dewan pengupahan.

KESIMPULAN:

Dari kasus ini terlihat bahwa buruh melakukan long march dikarenakan pemerintah menolak diterbitkanya peraturan pemerintah (PP) Nomer 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Karena dapat berdampak bagi kehidupan para buruh untuk memenuhi sesuatu kebutuhan 

sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2366144/buruh-long-march-bandung-jakarta-tolak-upah-murah

Share:

Read More

Tugas etika bisnis bab 1 dan bab 2

Pembakaran Lahan, Walhi: Data Justru dari Wilmar

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Zenzi Suhadi mengatakan data 27 perusahaan yang diduga terkait pembakaran lahan penyebab kabut asap di Sumatera dan Kalimantan didasari pada presentasi Wilmar Grup di Riau pada Juli 2015 lalu.
 “Jadi kami tak sembarangan menuduh, data itu justru daftar anak perusahaan dan penyuplai crude palm oil (CPO) yang diperkenalkan Wilmar sendiri dan kami kroscek di lapangan.” kata Zenzi kepada Tempo via telepon Sabtu, 17 Oktober 2015.

Menurut Zenzi  sebagai pemain terbesar dalam bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Wilmar seharusnya lebih transparan kepada publik dan bisa melakukan verifikasi terkait seluruh anak perusahaan dan penyuplai yang terlibat dalam produksi mereka. “Kalau memang data kami tidak benar, kenapa mereka tidak langsung saja verifikasi ke publik? Mereka juga bisa kok menampilkan peta konsesi lahan mereka.”

Zenzi mengingatkan bahwa pada 2013 lalu Wilmar sempat menyampaikan komitmen perusahaan yang menyatakan diri bebas dari pembakaran lahan, sehingga mengherankan jika perusahaan  justru melepas klaim terhadap perusahaan penyuplai tersebut saat titik api mulai bermunculan di 4 lokasi utama kabut asap, yakni Riau, Jambi, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. “Kalau sudah go public, Wilmar jelas sudah menjadi bagian dari penyuplai tersebut, karena itu mereka kami sebut terlibat," ucapnya.

Menurut Zenzi seharusnya yang kini diperlihatkan Wilmar Group adalah soal bagaimana mereka akan membersihkan lahan asap tersebut. “Yang terpenting bagi korporasi, di tengah parahnya kabut asap itu adalah tanggung jawab mereka.”

Walhi sudah menelisik identifikasi daftar anak perusahaan CPO Wimar Group sudah  sejak tahun 2013-2014. “Saat muncul titik api atau pun asap di lahan perusahaan tersebut, kami hanya perlu melakukan kroscek terhadap peta konsesi lahan Wilmar yang kali ini kami dapat dari pemerintah. “kata Zenzi.

Dalam konferensi pers Wilmar Jumat lalu, Komisaris Utama Wilmar Group, MP Tumanggor sempat membahas kemungkinan salah paham antara mana kebakaran lahan dan mana pembakaran lahan.

“Sangat sulit memadamkan api di lahan gambut. Di bawah lahan gambut Sumatera terdapat minyak dan lahan gambut Kalimantan dekat dengan kandungan batu bara. Saat disiram, titik api tak akan mati begitu saja.” kata Tumanggor yang tak menginginkan pihak manapun mengambil kesimpulan tantang pelaku pembakaran lahan secara sembarangan.

YOHANES PASKALIS
Pembahasan bab 1
Sub-bab 1 : Etika Teologi
Etika yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan tindakan itu, atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakuan.
Analisa:
Menurut Zenzi  sebagai pemain terbesar dalam bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Wilmar seharusnya lebih transparan kepada publik dan bisa melakukan verifikasi terkait seluruh anak perusahaan dan penyuplai yang terlibat dalam produksi mereka. “Kalau memang data kami tidak benar, kenapa mereka tidak langsung saja verifikasi ke publik? Mereka juga bisa kok menampilkan peta konsesi lahan mereka.”

kesimpulan:
Jadi wilmar dan walhi seharusnya lebih transparan kepada publik dan bisa melakukan verifikasi terkait seluruh anak perusahaan dan penyuplai yang terlibat dalam produksi mereka agar tidak saling menuduh-menuduh untuk mengungkap dalang dari pembakan hutan.
Sumber : http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/18/206710641/pembakaran-lahan-walhi-data-justru-dari-wilmar

Hati-Hati, BPOM Temukan Makanan Berformalin di Wisata Balai Kota!

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) menemukan makanan mengandung formalin di dalam dagangan yang dijual pedagang kaki lima (PKL) di wisata Balai Kota DKI Jakarta.

Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Endang Sriana Purwati mengatakan ada sebanyak tiga pedagang yang diketahui menjual makanan mengandung zat berbahaya.

"Makanan berformalin ditemukan pada tahu, bakso, dan kerupuk," kata Endang, di Jakarta, Sabtu (19/9/2015).

Makanan-makanan tersebut langsung diminta untuk diturunkan dan tidak dijual lagi. Pedagang masih diberi kesempatan berjualan hingga Minggu (20/9/2015). Namun jika esok hari mereka masih menjual makanan berformalin, para pedagang tersebut terancam diusir.

"Saya akan cek lagi dan monitor. Kalau masih jualan yang sama, minggu depan kami coret. Saya enggak mau ada itu lagi," kata Endang.

Endang mengaku telah meminta keterangan pedagang. Berdasarkan pengakuan pedagang, mereka hanya membeli bahan makanan tersebut di pasar. Instansinya akan menelusuri makanan tersebut berasal.

Saat ini ada 32 PKL yang berdagang di Wisata Balai Kota. Mereka hanya akan berjualan dalam satu periode yakni hingga akhir September. Kemudian diganti dengan pedagang lainnya.

"Kami akan terus monitor bersama dengan BPOM. Karena waktu merekrut mereka, kami juga sudah imbau agar tidak menjual makanan mengandung zat berbahaya," ujar Endang.

Adapun beberapa makanan yang dijual di selasar Wisata Balai Kota seperti Empek-empek, Siomay, Soto Mie, Sop Iga, Soto Betawi, Kerak Telor, Nasi Rames, Ayam Penyet, dan lain-lain.
Pembahasan bab 2
Analisis :
Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) menemukan makanan mengandung formalin di dalam dagangan yang dijual pedagang kaki lima (PKL) di wisata Balai Kota DKI Jakarta. Adapun beberapa makanan yang dijual di selasar Wisata Balai Kota seperti Empek-empek, Siomay, Soto Mie, Sop Iga, Soto Betawi, Kerak Telor, Nasi Rames, Ayam Penyet, dan lain-lain.
Kesimpulan:
Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) menemukan makanan mengandung formalin di dalam dagangan yang dijual pedagang kaki lima (PKL) di wisata Balai Kota DKI Jakarta. Makanan-makanan tersebut langsung diminta untuk diturunkan dan tidak dijual lagi. Pedagang masih diberi kesempatan berjualan hingga Minggu (20/9/2015). Adapun beberapa makanan yang dijual di selasar Wisata Balai Kota seperti Empek-empek, Siomay, Soto Mie, Sop Iga, Soto Betawi, Kerak Telor, Nasi Rames, Ayam Penyet, dan lain-lain.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/09/19/19483881/Hati-Hati.BPOM.Temukan.Makanan.Berformalin.di.Wisata.Balai.Kota.

Share:

Read More

ANALISIS JURNAL MANAJEMEN DATA KUALITATIF

Analisis kualitatif Situs BUMN Sektor Jasa Keuangan (Perbankan, Asuransi, dan Jasa pembiayaan)

Dibuat oleh     : KRISEDHO YOGISA

Jurusan            : Filkom

Kampus           : UNIVERSITAS GUNADARMA

Lata belakang

            Badan usaha milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Negara melalui pemyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan . kementrian Negara BUMN merupakan transformasi dari untit kerja Elison II Departemen Keuangan (1973-1993) yang kemudian menjadi unit kerja Eselon I (1993-1998 dan 2000-2001). Pada tahun 1998-2000 dan tahun 2001 sampai sekarang (cabinet Indonesia bersatu jilid 2), unit kerja tersebut menjadi kementrian Negara BUMN. Saat ini total badan usaha yang ada di bawah ke,entrain Negara BUMN berjumlah 148 bafan usaha, yang terbagi ke dalam beberapa sector industry.

Metode penulisan

            Dalam penulisan ilmiah ini, penulis melakukan metode penulisan sebagai berikut:

1.      Metode kepustakaan, pada metode ini teori yang dibutuhkan adalah tentang BUMN, e government, internet, dan kriteria desai website.

2.      Metode lapangan, metode ini dilakukan dengan cara mengamati semua website kementrian Negara BUMN sector jasa keuangan.

3.      Metode penilaian, metode ini akan memberikan penilaian terhadap 20 website kementrian Negara BUMN sub sector perbankan, asuransi, dan jasa pembiayaan berdasarkan analisis dan evaluasi tingkatan manajemen terhadap pengolahan e-government.

Abstarksi

Sebagai perusahaan publik, saat ini BUMN tidak lepas dari upayanya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dalam bentuk penyebaran media informasi melalui e-Government yaitu website BUMN. Untuk menilai sejauh mana website BUMN yang tersedia saat ini, penulis tertarik untuk mengamati dan menganalisa serta mendapatkan informasi tentang pengembangan website BUMN khususnya di sektor Jasa Keuangan, meliputi sub sektor Perbankan, Asuransi, dan Jasa Pembiayaan. Dalam penulisan ilmiah ini, penulis melakukan metodologi penelitian menggunakan evaluasi kualitatif yang terdiri dari parameter visualisasi dan parameter informasi berikut dengan masing-masing unit analisisnya. Adapun hasil dari analisa situs BUMN ini menunjukkan situs terbaik dari sub sektor perbankan, asuransi, dan jasa pembiayaan secara terurut yaitu Bank BNI, PT. Asuransi Ekspor Indonesia, dan Perum Pegadaian. Secara keseluruhan nilai tertinggi dimiliki oleh situs sub sektor perbankan. As a public company, currently owned can not be separated from its efforts to provide the best service to the community in the form of media dissemination of information through e-Government is a situs web of BUMN. To assess the extent to which BUMN situs webs available today, the writer is interested to observe and analyze as well as obtain information about situs web development BUMN, especially in the Financial Services sector, covering sub-sectors of Banking, Insurance and Financing Services. In scientific writing, the author conducted research methodologies using qualitative evaluation of visualization parameters and parameters of the following information with each unit of analysis. The results of the analysis of state-owned site shows the best sites of the sub-sector of banking, insurance and financing services are ordered that Bank BNI, PT. Export Insurance Indonesia, and Pawnshop. Overall, the highest value is owned by the banking sector sub-sites.

Sumber : http://library.gunadarma.ac.id/epaper/detail/4007

Share:

Read More